Jakarta, Mediaprofesi.id – Di tengah angka-angka makro ekonomi yang terlihat stabil, muncul suara keprihatinan dari para akademisi, profesional, dan tokoh ekonomi yang tergabung dalam Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi (IKAFE) Universitas Hasanuddin.
Dalam sebuah diskusi di kawasan Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026), mereka melahirkan sebuah refleksi tajam yang diberi nama “Seruan Bulungan.” Pesannya sederhana, tetapi serius: Indonesia dinilai sedang bergerak menuju drifting economy — kondisi ketika ekonomi tidak runtuh, namun berjalan tanpa arah transformasi yang jelas.
Ibarat seorang pasien, ekonomi Indonesia memang masih tampak “sehat” di permukaan. Inflasi relatif terkendali, sistem keuangan tetap berjalan, dan aktivitas ekonomi belum lumpuh. Namun di balik itu, terdapat persoalan struktural yang makin kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan stimulus sesaat atau narasi optimisme.
Ketua Umum IKAFE Unhas, Dr. Hendra Noor Saleh, DBA, menyebut Seruan Bulungan sebagai alarm dini agar bangsa ini tidak terlambat membaca situasi.
“Ini semacam morning call. Alarm bahaya sudah berbunyi,” ujarnya bersama sejumlah akademisi dan profesional yang ikut menyusun seruan tersebut, yaitu Prof. Rahma Gafmi, Andi M. Sadat Ph.D, Ira Jusuf, MBA., Supriadi Syarif, SE. SH.MH.,Titien Syukur SE.,MBA,. Ryan Saputra Alam, SE. M.M., Andhi Hasrul Hasanuddin, SE. Ak. M.Si dan banyak lagi yang berkontribusi menyusun “Seruan Bulungan” ini.
Stabilitas yang Berubah Jadi “Sangkar”

Selama dua dekade terakhir, Indonesia memang berhasil menjaga fondasi makroekonomi. Inflasi terkendali, disiplin fiskal dijaga, nilai tukar relatif stabil, dan sektor perbankan semakin kuat.
Namun menurut IKAFE Unhas, stabilitas saja tidak lagi cukup. Alih-alih menjadi landasan lompatan ekonomi, stabilitas justru dikhawatirkan berubah menjadi “sangkar” yang membatasi produktivitas, inovasi, industrialisasi, hingga daya saing nasional.
Ekonomi yang sehat, kata mereka, bukan hanya soal angka pertumbuhan. Yang jauh lebih penting adalah apakah pertumbuhan itu mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Masalah Besarnya: Tidak Sinkron
Persoalan Indonesia hari ini dinilai bukan terletak pada satu indikator ekonomi tertentu, melainkan pada lemahnya sinkronisasi antarfondasi ekonomi nasional.
Pertumbuhan ada, tetapi belum terhubung kuat dengan industrialisasi. Stabilitas moneter berjalan, tetapi ruang fiskal makin tertekan. Sumber daya alam melimpah, namun nilai tambah industri masih rendah.
IKAFE Unhas menilai Indonesia membutuhkan tiga integrasi besar:
- integrasi sektor hulu dan hilir industri;
- sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter;
- serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tanpa itu, indikator ekonomi hanya akan menjadi “kosmetik” yang terlihat indah di atas kertas, tetapi tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
Sinyal Bahaya Mulai Terlihat

Dalam Seruan Bulungan, sejumlah indikator ekonomi disebut patut diwaspadai. Nilai tukar rupiah, misalnya, sempat menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS pada Mei 2026. Tekanan ini bahkan melampaui level saat krisis 1998 maupun awal pandemi COVID-19.
Di sisi lain, harga energi nonsubsidi melonjak tajam. Pertamax Turbo sempat menembus Rp20 ribu per liter, sementara Pertamina Dex berada di kisaran Rp24 ribu hingga Rp29 ribu di sejumlah daerah.
Sektor manufaktur juga mulai melemah. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun ke zona kontraksi pada April 2026, menandakan perlambatan aktivitas industri dan meningkatnya risiko pengurangan tenaga kerja.
Yang paling terasa di masyarakat adalah stagnasi daya beli. Kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi domestik mulai tertekan akibat tingginya biaya hidup dan mahalnya bunga pinjaman.
Fiskal Dinilai Semakin Terbebani
IKAFE Unhas juga menyoroti tekanan fiskal yang makin berat. Penerimaan negara melemah, sementara berbagai program berbasis anggaran besar terus berjalan.
Akibatnya, ruang fiskal produktif untuk pendidikan, teknologi, industrialisasi, dan pembangunan jangka panjang dinilai semakin sempit.
Mereka mengingatkan, kondisi seperti ini berbahaya jika terus dibiarkan karena perlahan dapat menggerus kepercayaan publik dan melemahkan ketahanan ekonomi nasional.
Sejarah Indonesia, menurut mereka, menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang dibarengi turunnya legitimasi publik dapat memicu instabilitas sosial dan politik seperti yang pernah terjadi pada krisis 1997–1998.
Saatnya Berani Berbenah

Melalui Seruan Bulungan, IKAFE Unhas meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan lebih jujur membaca kondisi ekonomi nasional.
Komunikasi publik, kata mereka, harus berbasis data dan realitas, bukan sekadar narasi yang menyenangkan telinga.
Budaya ABS — Asal Bapak Senang — dinilai harus dihentikan karena hanya memperburuk keadaan dan mengikis kepercayaan masyarakat.
Indonesia, menurut mereka, membutuhkan tata kelola yang lebih mengedepankan meritokrasi, kompetensi, integritas, dan keterbukaan terhadap kritik.
Sebab pada akhirnya, tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar menjaga stabilitas ekonomi, melainkan memastikan stabilitas itu mampu berubah menjadi energi besar untuk transformasi nasional.
Tanpa transformasi yang nyata, stabilitas hanya akan menjadi angka-angka indah di atas kertas — tetapi rapuh menghadapi tekanan zaman. * (Syam)





