Jakarta, Mediaprofesi.id – Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor publik terus meningkat. Mulai dari menentukan kelayakan penerima bantuan hingga mendeteksi potensi fraud, AI kini menjadi bagian penting dalam operasional berbagai instansi pemerintah dan lembaga pendidikan.
Namun, di balik pesatnya adopsi AI, masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Infrastruktur TI, kesiapan sumber daya manusia, hingga tata kelola menjadi tantangan utama agar implementasi AI dapat berjalan optimal dan aman.
Hal tersebut terungkap dalam survei tahunan Enterprise Cloud Index (ECI) 2026 Public Sector yang dirilis Nutanix, perusahaan penyedia solusi hybrid multicloud.
Survei tersebut menunjukkan bahwa organisasi sektor publik, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah hingga perguruan tinggi, membutuhkan infrastruktur hybrid modern agar mampu mendukung penggunaan AI yang terus berkembang.
Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya penggunaan Shadow AI, yakni pemanfaatan aplikasi AI yang tidak melalui proses pengawasan atau persetujuan resmi. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam keamanan data sekaligus mengganggu pencapaian target organisasi.
Hasil survei mencatat, 91% pemimpin TI di sektor pemerintahan dan pendidikan meyakini penggunaan AI yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan risiko serius terhadap keamanan dan misi organisasi.
Di sisi lain, 73% responden mengaku infrastruktur TI yang dimiliki saat ini belum siap menjalankan workload AI yang kompleks, khususnya di lingkungan on-premises. Sementara itu, 87% pemimpin teknologi memperkirakan penggunaan teknologi kontainerisasi aplikasi akan terus meningkat dalam tiga tahun mendatang untuk mendukung kebutuhan AI yang semakin besar.
Temuan tersebut menggambarkan bahwa sektor publik kini berada pada fase penting transformasi digital. AI sudah diterapkan di berbagai layanan, tetapi banyak organisasi masih harus mengelola sistem lama, private cloud, dan migrasi ke cloud modern secara bersamaan. Tanpa sistem pengelolaan yang terpadu, proses tersebut berisiko menimbulkan celah keamanan dan menurunkan efektivitas operasional.
Chief Technology Officer dan Vice President of Solution Engineering APJ Nutanix, Daryush Ashjari, mengatakan pembahasan mengenai AI di kawasan Asia Pasifik dan Jepang kini telah bergeser dari sekadar keinginan mengadopsi teknologi menjadi kesiapan operasional.
“Organisasi yang berhasil bukan lagi mereka yang mengejar setiap inovasi AI, tetapi yang lebih dulu membangun fondasi infrastruktur yang kuat. Dengan arsitektur berbasis kontainer yang aman, organisasi dapat memanfaatkan AI secara lebih percaya diri sekaligus menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Karena itu, para pemimpin TI di sektor publik dituntut membangun infrastruktur yang mampu menghadirkan performa tinggi, memenuhi regulasi, serta menjamin tata kelola dan kedaulatan data. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting agar pemanfaatan AI dapat memberikan manfaat nyata bagi pelayanan masyarakat secara aman dan berkelanjutan. * (Syam/Wah)
216 Views
