Jakarta, Mediaprofesi.id – Masih bekerja dan memiliki penghasilan, tetapi bukan berarti aman dari ancaman kemiskinan. Sebanyak 23,2% rumah tangga perkotaan ternyata berada dalam kondisi rentan karena tidak memiliki tabungan cukup untuk bertahan jika sumber pendapatan utama mendadak terhenti. Ironisnya, kelompok ini justru berpotensi luput dari jangkauan bantuan sosial pemerintah.
Temuan kajian Populix bertajuk Urban Household Resilience Assessment 2026 ini memperlihatkan sisi lain tekanan ekonomi masyarakat perkotaan. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, menyusutnya tabungan, serta meningkatnya ketergantungan pada pinjaman dan fasilitas paylater, banyak keluarga ternyata hanya memiliki ruang bertahan yang sangat terbatas.
Kelompok ini memiliki pengeluaran minimal Rp3 juta per bulan, tetapi tidak mampu bertahan hingga tiga bulan apabila sumber pendapatan utamanya terhenti.
Ironisnya, kondisi tersebut sering luput dari perhatian karena mereka masih aktif bekerja dan berbelanja. Padahal, tanpa dana darurat yang memadai, satu guncangan ekonomi saja bisa membuat kondisi keuangan keluarga langsung terpuruk.
“Kerentanan rumah tangga tidak selalu terlihat dari besar-kecilnya pengeluaran. Ada kelompok yang masih tampak mampu, tetapi kondisi keuangannya dapat langsung terganggu ketika pendapatan menurun,” jelas Anisa Dwi Ariyani, Policy & Social Researcher Populix.
Studi terhadap 1.000 rumah tangga urban itu menemukan 232 rumah tangga masuk kategori rentan tersebut. Jumlahnya bahkan empat kali lebih banyak dibandingkan kelompok rumah tangga berpengeluaran rendah yang juga mengalami kerentanan.
Bertahan dengan mengorbankan kebutuhan pokok
Secara keseluruhan, indeks ketahanan rumah tangga urban mencatat skor 69,4 dari 100. Namun, ketahanan tersebut lebih banyak ditopang upaya mandiri masyarakat, bukan jaminan perlindungan kebutuhan dasar.
Sebanyak 98,7% responden mengaku mengencangkan anggaran, sementara 97,2% berusaha mencari penghasilan tambahan. Skor penyesuaian diri bahkan mencapai 96,3.
Sebaliknya, skor keamanan kebutuhan dasar hanya 48,8. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa kemampuan masyarakat bertahan belum tentu menjamin terpenuhinya kebutuhan penting.
Dampaknya cukup mengkhawatirkan. Sebanyak 50,2% responden terpaksa menunda pengobatan karena keterbatasan biaya dalam enam bulan terakhir. Bahkan, 80,4% mengurangi porsi makan dan 23,1% menunggak biaya pendidikan.
Pada rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan, persoalannya semakin berat. Sebanyak 64,6% menunda layanan kesehatan, sedangkan tunggakan biaya sekolah meningkat menjadi 31,4%.
Tekanan ekonomi datang tanpa PHK

Temuan Populix juga memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi tidak selalu berawal dari kehilangan pekerjaan.
Sebanyak 60,1% responden mengalami guncangan pendapatan dalam 12 bulan terakhir. Namun, kasus PHK yang dialami responden maupun pasangannya hanya 3,9%.
Penurunan penghasilan lebih banyak dipicu pemotongan jam kerja, hilangnya uang lembur, berkurangnya komisi atau pesanan, hingga melemahnya usaha keluarga.
Di saat bersamaan, 96,1% responden merasakan kenaikan harga bahan pangan. Padahal, pangan merupakan pos pengeluaran terbesar bagi 48,3% rumah tangga.
Paylater dan pinjol ikut menopang kebutuhan
Ketika tabungan menipis dan pendapatan berkurang, pembiayaan menjadi salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sebanyak 86,8% responden memanfaatkan layanan pembiayaan dalam enam bulan terakhir, mulai dari paylater, kartu kredit, pinjaman online (pinjol), hingga pinjaman dari kerabat. Bahkan, 77,8% masih memiliki cicilan aktif.
Penggunaan paylater mencapai 60,1%, sedangkan pinjol 26,1%. Menariknya, kelompok vulnerable non-poor justru mencatat penggunaan pinjol tertinggi, yakni 30,6%.
Populix mengingatkan, utang memang dapat membantu memenuhi kebutuhan darurat dalam jangka pendek. Namun, risiko semakin besar ketika pinjaman menjadi satu-satunya jalan keluar atau cicilan menumpuk.
Kelompok rentan justru lebih sedikit menerima bantuan
Persoalan lain muncul pada penyaluran bantuan sosial. Data Populix menunjukkan, 46,9% rumah tangga kategori tangguh pernah menerima bantuan pemerintah atau CSR dalam setahun terakhir. Sementara itu, pada kelompok rentan angkanya hanya 21,7%.
Bahkan, 63,4% kelompok vulnerable non-poor mengaku belum pernah menerima program bantuan apa pun.
Keterbatasan informasi juga menjadi kendala. Sebanyak 63,9% rumah tangga rentan mengaku bingung mengenai cara mengakses bantuan sosial.
Menurut Anisa, perlindungan sosial perlu mampu mengenali rumah tangga sebelum kondisinya semakin memburuk. Jangan sampai bantuan baru datang setelah tabungan habis, pengobatan tertunda, atau biaya pendidikan menunggak.
Populix merekomendasikan pemerintah menyempurnakan pendataan sosial-ekonomi dengan mempertimbangkan kemampuan rumah tangga bertahan jika pendapatan utama terhenti serta jumlah sumber penghasilan aktif yang dimiliki.
Pasalnya, kemampuan bertahan tanpa pendapatan utama memiliki korelasi 4,4 kali lebih kuat terhadap skor ketahanan dibandingkan tingkat pengeluaran.
Populix juga mendorong pemantauan delapan tanda awal kerentanan, mulai dari penurunan pendapatan, minimnya dana cadangan, ketergantungan pada satu sumber penghasilan, cicilan ganda, penundaan berobat, penurunan kualitas makanan, tunggakan pendidikan, hingga ketiadaan dukungan darurat.
Dalam studi tersebut, 48% responden telah menunjukkan sedikitnya tiga tanda kerentanan.
Temuan ini menjadi pengingat bahwa kondisi ekonomi rumah tangga tidak cukup dinilai dari besarnya penghasilan atau pengeluaran. Sebab, keluarga yang hari ini terlihat mampu belum tentu memiliki daya tahan ketika guncangan ekonomi datang. * (Syam/Pra)



