Jakarta, Media-profesi.com – Pemerintah menekankan pentingnya pengendalian penggunaan BBM bersubsidi, agar pemanfaatannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Energi.
Dalam Undang-undang itu disebutkan bahwa subsidi energi diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu dan miskin. Upaya ini dilakukan karena kesadaran masyarakat untuk penggunaan BBM subsidi belum terbangun.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, masyarakat Indonesia sebagai konsumen BBM masih sensitif terhadap harga. Karena itu mereka akan memilih BBM yang lebih murah, walaupun sebenarnya tidak cocok dengan spesifikasi mesin kendaraannya.
“Fenomena ini masih kuat, karena dipicu adanya jenis BBM bersubsidi yang lebih murah di pasar,” kata Tulus dalam diskusi bertajuk “Bijak Gunakan BBM Subsidi” di Kantor Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (31/1).
Selain itu, Tulus mengungkapkan, pemicu distribusi BBM bersubsidi belum tepat sasaran adalah karena subsidinya masih melekat pada barang atau produk, bukan pada penerima yang ditarget menurut nama dan alamat. Akibatnya, subsidi apapun jika diberikan kepada barang/produknya, potensi salah sasarannya sangat besar.
Untuk itu, Tulus mendukung upaya pemerintah dalam menerapkan aturan pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code. Ia berharap, langkah ini meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Seiring dengan era digital, penggunaan QR Code untuk mengontrol pemakaian dan pengendalian BBM bersubsidi, adalah hal tepat. Mengingat lebih dari 75 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki smartphone. Hanya daerah tertentu (T3) yang perlu perlakuan dan kebijakan khusus, karena mungkin belum punya smartphone,” ujarnya.
Untuk mendapatkan QR Code, masyarakat harus mendaftarkan kendaraan mereka melalui laman https://subsiditepat.mypertamina.id/. Setelah mendaftarkan kendaraan, pemerintah juga melakukan pemeriksaan dan pencocokan data serta uji coba full cycle subsidi tepat.
“BBM Subsidi perlu dikendalikan karena jumlahnya terbatas, konsumen penggunanya telah ditentukan, dan tanggung jawabnya melekat pada pengguna. Apabila terjadi penyimpangan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan.
Dalam pelaksanaannya, Eko menerangkan, pihaknya masih mendapati masyarakat yang tidak menggunakan jenis BBM sesuai dengan kapasitas mesin. Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian subsidi energi. Belum lagi ada oknum tertentu yang melakukan kecurangan, terutama untuk Solar subsidi.
“Kendala lebih pada pengguna yang belum semuanya sesuai dengan kriteria dan masih ada penyimpangan BBM Subsidi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. * (Syam/Pra)
81 Views
