Jakarta, Mediaprofesi.id – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) berlangsung sangat cepat. Namun di balik pesatnya inovasi tersebut, muncul tantangan baru ketika semakin banyak organisasi bergantung pada segelintir penyedia teknologi proprietary yang mengendalikan standar, tools, hingga infrastruktur AI.
Menurut Chief Technology Officer (CTO) Cloudera, Sergio Gago, kondisi ini berpotensi menciptakan ketergantungan jangka panjang atau vendor lock-in. Akibatnya, perusahaan kehilangan keleluasaan menentukan arah pengembangan teknologi, biaya, hingga akses terhadap data mereka sendiri.
Isu ini menjadi semakin penting bagi Indonesia yang tengah memperkuat posisinya sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Berbagai proyeksi memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai US$180-340 miliar pada akhir dekade ini. Sementara itu, sekitar 80% pengguna di Indonesia telah memanfaatkan AI dalam aktivitas sehari-hari, seiring meningkatnya adopsi agentic AI di kawasan Asia Tenggara.
Sayangnya, banyak perusahaan masih menganggap strategi AI cukup dengan memilih model AI terbaik. Padahal, menurut Gago, AI tidak dimulai dari sebuah prompt, melainkan dari fondasi yang terdiri atas data, arsitektur, dan tata kelola.
“Jika fondasinya tertutup dan terkonsentrasi pada satu vendor, maka seluruh sistem AI yang dibangun di atasnya akan mewarisi kelemahan yang sama, hanya dalam skala yang lebih besar,” ujarnya.
Karena itu, Cloudera menilai pendekatan open source menjadi solusi untuk menghindari ketergantungan terhadap satu vendor sekaligus membuka ruang inovasi yang lebih luas.
Tiga Pilar AI yang Berkelanjutan
Gago menilai organisasi perlu membangun strategi AI berdasarkan tiga pilar utama, yakni interoperabilitas, kedaulatan digital, dan Private AI.
Pertama, interoperabilitas. Kemampuan ini memungkinkan perusahaan menggunakan berbagai teknologi dari penyedia berbeda tanpa harus membangun ulang seluruh sistem.
Dengan pendekatan tersebut, organisasi dapat memilih platform penyimpanan data, mesin analitik, maupun model AI sesuai kebutuhan tanpa harus memindahkan seluruh data ke satu ekosistem vendor tertentu.
Di Indonesia, konsep ini telah diterapkan melalui platform SATUSEHAT yang menghubungkan data dari rumah sakit, klinik, hingga puskesmas dalam satu ekosistem nasional tanpa mengorbankan keamanan data.
Standar terbuka seperti Apache Iceberg, API open source, serta tata kelola data yang seragam juga membuat organisasi lebih fleksibel sekaligus mampu menekan biaya operasional.
Kedua, kedaulatan digital. Menurut Gago, AI kini telah menjadi bagian penting dari layanan publik, kesehatan, pendidikan hingga sektor keuangan. Karena itu, organisasi harus memiliki kendali penuh atas lokasi penyimpanan data, akses, model AI yang digunakan, hingga kemampuan memindahkan beban kerja (workload) bila diperlukan.
Di Indonesia, penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta aturan residensi data dari OJK membuat perusahaan perlu memastikan data sensitif tetap berada dalam lingkungan yang aman dan sesuai regulasi.
Arsitektur hybrid menjadi salah satu solusi karena memungkinkan perusahaan menggabungkan pusat data sendiri dengan layanan cloud tanpa kehilangan kendali.
Ketiga, Private AI. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan data proprietary tanpa harus mengirimkan seluruh informasi sensitif ke layanan AI eksternal.
Alih-alih memindahkan data dalam jumlah besar, perusahaan cukup menjalankan model AI di lokasi tempat data berada. Cara ini meningkatkan keamanan, menjaga kepatuhan, sekaligus mempercepat implementasi AI dari tahap uji coba menuju penggunaan dalam operasional sehari-hari.

Lebih dari Sekadar Demo AI
Gago menegaskan bahwa keberhasilan AI tidak diukur dari demonstrasi teknologi yang mengesankan, melainkan dari kemampuan sistem bekerja secara konsisten, aman, mudah diaudit, serta mampu melindungi data perusahaan.
Karena itu, interoperabilitas, kedaulatan digital, dan Private AI harus berjalan bersamaan. Interoperabilitas memberi kebebasan memilih teknologi, kedaulatan memastikan kendali tetap berada di tangan organisasi, sedangkan Private AI menghadirkan operasional yang aman dan bertanggung jawab.
Menurut Cloudera, penerapan AI yang bertanggung jawab juga harus didukung tata kelola yang kuat, mulai dari kontrol identitas dan akses, pelacakan asal-usul data (data lineage), pengujian bias, pemantauan berkelanjutan, hingga mekanisme audit dan pengawasan manusia.
“Open source bukan hanya membuat AI lebih terjangkau, tetapi juga menjadikannya lebih terbuka, adaptif, relevan dengan kebutuhan lokal, dan lebih layak dipercaya,” tutup Gago. * (Syam/Wah)





