Trump, Tarif 19 Persen, dan Puasa yang Menahan Amarah

Penulis: Nanang Junaedi – Wartawan Senior

Jakarta, Mediaprofesi.id – Senja menggantung lembut di atas Vila Nusa Indah. Di pelataran Mushola At-Taubah Blok T – RW 19, anak-anak berlarian membawa plastik takjil. Ibu-ibu Majelis Taklim menata kolak dan kurma di meja panjang. Kursi keramik di bawah gazebo di kiri mushola sudah dipenuhi para bapak yang menunggu azan magrib.

Pakdhe Galtung duduk di sudut. Bersandar pada dinding yang mulai terasa dingin. Di tangannya sebotol air mineral yang belum dibuka dan secangkir teh manis. Ia menatap langit yang memerah ketika ponselnya bergetar.

Didit.

Teman kuliah di Yogya dulu. Kalau sudah menelepon menjelang buka puasa, biasanya bukan sekadar kangen.

“Pakdhe mau ngabuburit atau bukberan? Nyela bentar nggih,” suara Didit langsung mengalir deras. “Aku kesal beneran sekaligus penasaran terhadap ‘strategi’ Presiden Prabowo yang kok terkesan kayak kacung Trump. Lha wong Supreme Court-nya Amerika saja berani menganulir tarif global Trump yang kelewatan itu. Menurutmu piye, Dhe?”

Pakdhe tersenyum tipis. “Kamu lagi puasa, Dit?”

“Ya puasa! Justru karena puasa aku pengin ngomong jernih. Tapi kok rasanya panas.”

Panas itu bernama Agreement on Reciprocal Trade (ART), diteken 19 Februari 2026 di Washington oleh Prabowo Subianto dan Donald Trump. Perjanjian yang memuat sekitar 217 kewajiban untuk Indonesia — ditandai kata shall dan must — berbanding hanya enam kewajiban bagi Amerika Serikat.

Amerika mengenakan tarif tetap 19 persen untuk produk Indonesia. Angka itu disebut “kemenangan diplomatik” karena sebelumnya diancam 32 persen dalam kebijakan Liberation Day. Sebaliknya, Indonesia menghapus tarif menjadi 0 persen untuk lebih dari 99 persen produk Amerika: pertanian, otomotif, teknologi informasi, kesehatan, kimia.

Belum lagi komitmen pembelian 33 miliar dolar: energi 15 miliar, dirgantara 13,5 miliar — terutama Boeing — dan pertanian 4,5 miliar. Gandum, kedelai, bungkil kedelai, daging sapi.

“Resiprokal dari mana?” suara Didit meninggi. “Kita buka 0 persen. Mereka tetap 19 persen. Itu namanya apa?”

Pakdhe menatap halaman mushola. Anak-anak mulai duduk bersila.

“Strukturnya memang timpang,” katanya pelan. “Ada pengecualian TKDN untuk produk Amerika, lisensi impor dipangkas, standar FDA diterima tanpa tes tambahan, pajak digital tak boleh diskriminatif. Itu fakta. Tapi analisis tak boleh berhenti di kemarahan.”

Didit mendengus. “Lha terus?”

“Politik dalam negeri Amerika sendiri belum selesai.” Mahkamah Agung Amerika Serikat — Supreme Court of the United States — menganulir kebijakan tarif global Trump. Trump melawan, hendak menggantinya dengan tarif baru 10 persen. Tapi tentu bisa digugat lagi. Artinya, dasar hukum tarif itu sendiri masih menjadi sengketa domestik.

“Nah itu!” seru Didit. “Kalau tarif global turun jadi 10 persen, kita yang sudah teken 19 persen piye? Otomatis ikut turun? Atau kita keburu terkunci? Harus negosiasi ulang? Kenapa kita terburu-buru?”

Pakdhe menghela napas. “Perjanjian bilateral tidak otomatis gugur karena kebijakan domestik berubah. Tapi jika dasar kebijakan tarif digugat dan berubah, ruang negosiasi ulang terbuka. Pertanyaannya: apakah kita siap membuka ulang? Atau memilih menunggu sampai politik Amerika lebih jelas?”

Didit bergeser ke bab lain.

“Soal Board of Peace itu, Dhe. Indonesia ikut sebagai penandatangan pertama. Kirim delapan ribu pasukan ke Gaza. Lembaga yang identik dengan Trump. Financial Times menyebutnya ‘a fledging club of autocrats’. Kita ini bebas aktif atau ikut arus?”

Pakdhe terdiam sejenak. Politik luar negeri bebas aktif mestinya berarti mandiri dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional tanpa terseret poros adidaya. Namun di era Trump yang transaksional dan gemar mengancam, mendekat bisa dibaca sebagai taktik. Bisa juga dibaca sebagai ketergantungan.

“Jangan gampang menyimpulkan tunduk,” kata Pakdhe. “Tapi juga jangan menutup mata terhadap asimetri. Kalau hasil konkret yang kita lihat hanya tarif 19 persen dan janji investasi 38 miliar dolar, sementara pasar kita terbuka lebar, publik wajar bertanya.”

“Freeport diperpanjang sampai 2041. Kita beli 12 persen saham jadi 63 persen,” kata Didit. “Kedengarannya nasionalis banget.”

“Nasionalisme tidak berhenti di angka kepemilikan,” jawab Pakdhe. “Ada management fee, sewa alat, risiko lingkungan. Kalau kerusakan terjadi, siapa yang nanggung? Pemilik mayoritas. Artinya: kita. Itu perlu transparansi.”

Azan magrib hampir tiba. Didit melunak. “Aku cuma takut, Dhe. Presiden yang selalu bilang Indonesia dirampok asing, kok terlihat lembek di depan Trump.”

Pakdhe tersenyum kecil. “Dalam diplomasi,” katanya, “yang tampak lembek belum tentu lemah. Yang tampak garang belum tentu kuat. Kita tidak tahu seluruh isi dapur negosiasi. Tapi rakyat berhak tahu arah besarnya.”

Azan berkumandang. Pakdhe meneguk air teh. Manisnya terasa sampai dada.

“Dit,” katanya setelah membatalkan puasa, “puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus. Ia menahan amarah. Media sosial hari-hari ini penuh kemarahan kolektif. Tapi kemarahan tanpa data hanya jadi teriakan.”

“Jadi kita harus diam?”

“Bukan. Kita harus kritis, tanpa kehilangan akal sehat. Mengawasi, tanpa kehilangan adab. Kalau ini langkah taktis, pemerintah wajib menjelaskan dengan jujur. Kalau ini keliru, harus berani mengoreksi.”

Pakdhe memandang langit yang kini gelap. “Dan kalau akhirnya kita sadar sedang menipu diri sendiri,” katanya pelan, “jangan buru-buru menyalahkan Trump. Cermin di rumah kita masih berfungsi. Tinggal berani atau tidak kita menatapnya.” * (Syam/Pra)

114 Views